Kamis, 07 November 2013

COMPUTER RESEVATION


ARYA NET
Road. Sunter Hijau No. 29 Jakarta 14350
Phone : 085781176542 e-mail : rezhasanz@gmail.com
Tanjung priok , Jakarta Center
 


October 19, 2013
To : Tokyo, Inc.co
Cipinang Pemasyarakatan No. 15
Jatinegara, Jakarta
Dear sir,
leadership Tokyo, Inc.co
Let me introduce myself, my name is Tono Soecipto, I’m a leader The Avril lavigne Foundation of Indonesia branch.
With Respect, I as the leader of this foundation, to advance the volunteers who served in the avril lavigne foundation, by ordering goods such as computers 30 units must be sent no later than 30 October.
So we made this letters, for your attention and cooperation we would like to thank.


Sincerely,
  ARYA NET

Rezha Sanzani leadership

Minggu, 03 Maret 2013

Cara Mengatasi Perumahan Kumuh Di Dki Jakata

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan tujuh perusahaan dalam pelaksanaan program perbaikan kampung dan permukiman kumuh.Ketujuh perusahaan tersebut adalah PT Jasindo, PT Don Media Indonesia, PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)."Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen antara Pemprov DKI dengan sejumlah mitra kerja dalam pelaksanaan program perbaikan kampung dan permukiman kumuh di wilayah ibukota," kata Novizal, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah hari di Balai Kota, Jakarta Pusat. Menurut Novizal, pelaksanaan program tersebut akan dilaksanakan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) masing-masing perusahaan secara berkesinambungan."Bentuk kegiatan dari program ini, yaitu berupa pembangunan prasarana umum di kawasan perumahan, pembangunan ruang interaksi sosial, perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan MCK dan sarana penunjang fasilitas publik lainnya," ujar Novizal.Pada tahap berikutnya, sambung Novizal, beberapa perusahaan lain yakni PT Astra International Tbk, PT Jakarta Tourisindo dan PD Pasar Jaya akan turut bergabung dalam program tersebut."Kami berharap akan makin banyak perusahaan yang turut berpartisipasi dalam mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di Jakarta, termasuk masalah penataan permukiman ini," kata Novizal.Novizal menambahkan Program Perbaikan Kampung atau disebut juga Proyek MHT telah dilaksanakan sejak 1969 di DKI Jakarta.Kala itu, program tersebut masih berfokus pada pembangunan fisik lingkungan yang sangat dibutuhkan pada waktu itu, seperti pembangunan jalan, saluran penghubung, sarana kesehatan dan fasilitas publik lainnya.x

Cara Mengatasi kemacetan DI Ibukota


11. Mengatasi Kemacetan di Ibukota

Untuk mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas di Jakarta, berbagai opsi pun muncul. Di antaranya memindahkan ibu kota negara dan ibu kota pemerintahan serta 17 langkah lain dalam mengatasi kemacetan.
Untuk jangka pendek, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah memilih opsi 17 langkah itu sebagai prioritas. Adapun dua opsi lain masih harus memerlukan kajian.
Lalu, apa saja sebenarnya 17 langkah itu? Berikut ini rinciannya:
01. Penerapan eletronic road pricing (ERP).
02. Sterilisasi dan penambahan jalur transjakarta.
03. Perbaikan jalan.
04. Kebijakan perpakiran.
05. Penetapan harga gas bagi angkutan transportasi.
06. Restrukturisasi angkutan jalan raya.
07. Perbaikan pengelolaan angkutan kereta api.
08. Pembuatan jalur ganda berganda (double-double track) kereta api.
09. Pembangunan jalur rel kereta api lingkar dalam kota.
10. Penambahan jalan tol.
11. Peninjauan penggunaan kendaran kecil bagi angkutan transportasi sampai larangan angkutan liar.


Rabu, 12 Desember 2012

JAKARTA KOTA SAMPAH



Penduduk Jakarta setiap harinya menghasilkan kurang lebih 6.500 ton sampah,angka tersebut berdasar pada penuturan kepala suku dinas kebersihan DKI Jakarta Angka tersebut bukanlah jumlah yang kecil. Tidak hanya itu, saat ini sampah telah menjadi potensi konflik antar warga di Jakarta.  Berawal dari membuang sampah di satu wilayah yang mengakibatkan keresahan warga kemudian menciptakan pertikaian kecil.  Sangat mudah kita temui disudut-sudut kota Jakarta, sampah yang telah menggunung.  Apabila dulu penumpukan sampah hanya bisa ditemui di wilayah-wilayah tertentu seperti pemukiman kumuh, saat ini penumpukan sampah amat mudah kita dapatkan terutama di pinggiran kali, lahan kosong bahkan pinggir jalan di tengah kota sekalipun. Tentu saja kondisi tersebut menciptakan ketidaknyamanan bagi penduduk yang tinggal disekitarnya, karena menciptakan bau tidak sedap, dan penyebaran penyakit pun menjadi semakin cepat.  Maka tidak mengherankan apabila dengan  mudah kita temui tulisan yang melarang untuk membuang sampah di satu wilayah yang dibuat oleh penghuni rumah, komunitas maupun pihak-pihak yang dirugikan oleh orang-orang yang membuang sampah sembarangan.
Dari 2004 hingga September 2012, kedua tempat pembuangan sampah tersebut berhasil mencegah pelepasan 352.000 ton gas metana ke udara dengan mengubahnya menjadi listrik berkapasitas lebih dari 1 juta MW. Tidak hanya sampah basah, sampah kering juga diolah dalam skala besar, seperti kaleng-kaleng, kertas, dan metal. Untuk pengolahan sampah kaleng, dari sejumlah 10 ton sampah kaleng yang dihasilkan, 9 ton dapat diolah oleh 14 perusahaan yang juga berperan sebagai pusat pengumpul. Keberhasilan ini kemudian digadang-gadang oleh pemerintah Kota Sao Paulo yang dianggap telah berhasil mengolah sampah dan mengelola kota menjadi lebih bersih dan nyaman.
Lalu, bagaimana dengan Jakarta?  Sebagai megapolitan ternyata Jakarta menghasilkan sampah melebihi 6000 ton sampah/hari (JBIC SAPROV 2007). Dari jumlah tersebut, kontributor terbesar adalah sampah rumah tangga (52,97%), kantor (27,35%), industri (8,97%), sekolah (5,32%), pasar (4%). Menjadi prihatin kemudian, sebagai kontributor sampah terbesar, 80% sampah rumah tangga di Jakarta tidak didaur ulang.
Bicara tentang skema Clean Development Mechanism (CDM) , Dini Trisyanti dari InSWA yang hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut menjelaskan bahwa Indonesia, termasuk Jakarta, sudah tidak asing dengan skema ini. Menurutnya, mekanisme CDM (dilahirkan melalui Protokol Kyoto), juga sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. CDM di sini adalah mekanisme insentif yang diberikan apabila gas metan dari landfill bisa dimanfaatkan dan tidak terlepas ke udara.
Sosialisasi di tahun 2005 diikuti oleh pelaksanaan di beberapa daerah seperti Bekasi, Makasar, Palembang, dan Bali. Pada periode 2010-2011 evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan skema ini menunjukan bahwa skema ini tidak berhasil di Indonesia.
Menurut Dini, terdapat kesalahan presepsi para pihak yang menerapkan CDM.  Para pihak hanya melihat sebagian dari keseluruhan proses tentang bagaimana mengubah sampah menjadi energi, tetapi tidak melihat seluruh konsep pengelolaan sampah. Para pihak cenderung hanya fokus mengekstrak gas sebanyak mungkin untuk diubah menjadi listrik dan pada akhirnya mendapatkan dana, bukan fokus membuat landfill yang bagus. Menurutnya, itu merupakan persepsi keliru yang kemudian menjadi boomerang. Persepsi ini kemudian mendorong investor untuk mengklaim bahwa mereka bisa mengolah sampah dan hasilkan listrik di mana si penghasil sampah tidak perlu membayar apa-apa, dengan asumsi akan dapat menjual listrik itu kembali. Sehingga, pada akhirnya tidak ada yang jalan.
Salah satu contoh adalah Konsep CDM di Bali pada tahun 2005. Pihak swasta pengelola menegaskan bahwa biaya operasional/ tipping fee tidak diperlukan. Namun, pada prakteknya, untuk mendapatkan landfill yang baik sehingga menghasilkan gas yang banyak, diperlukan penataan yang memakan biaya besar. Akhirnya proyek menjadi terbengkalai hingga saat ini.

Menurut Dini, yang harus dilihat secara utuh adalah di aspek cleaning service nya karena masalah sampah didominasi oleh masalah non teknis (80%). Masalah teknis hanya 20%. Menurutnya, kita perlu pahami konsep utuh tentang sampah melalui 5 aspek, yaitu
1. Aspek hukum. Sejak 2008 melalui UU no 18 tahun 2008 Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tentang Sampah. Namun peraturan perundang-undangan di bawahnya masih belum terbentuk seperti PP, Perda bahkan Pergub.  Hal ini tentu saja mempersulit pelaksanaan ketentuan dalam UU.
2. Aspek institusi. Siapa sebenarnya lembaga yang bertanggung jawab untuk urus sampah? Apakah hanya Dinas kebersihan?
Menurut Dini harus ada keterlibatan juga dari institusi lain seperti Kementrian PU, Kementrian Perhubungan, Kementrian Sosial, Kementrian Tenaga Kerja, Kepolisian, dll terkait penanganan sampah. Saat ini masing-masing dinas tersebut punya program sendiri untuk penanganan sampah, tetapi tidak ada sinergi di dalamnya.
3. Aspek finansial. Aspek ini merupakan aspek yang paling sering disalahartikan. Menurutnya,waste to energy bisa menghasilkan uang. Tetapi ketika itu saja yang yang dipahami dari pengelolaan sampah, maka jadi salah kaprah.  Karena ada anggapan mengolah sampah menghasilkan uang, justru yang mengolah diminta untuk membayar sampah yang dihasilkan. Seharusnya yang mengolah justru diberikan insentif. Jangan diartikan bahwa industri barang bekas, waste to energy, bisa menyelesaikan masalah sampah. Yang juga harus dilihat adalah konsep cleaning servicenya atau operasional pengelolaan sampah.

“Prinsipnya, karena kita buang sampah maka kita harus bayar. Yang terjadi, si pengolah sampah justru harus beli sampah dari si penghasil sampah. Prinsip yang tepat adalah polluter pays principle”.                                                              - Dini Trisyanti-
Untuk bisa ke tahap warga membayar biaya pengelolaan sampah di Indonesia, menurutnya, minimal pemerintah mensubsidi dulu. Apabila pemerintah dapat buktikan mampu kelola sampah, warga akan mengikuti.
Terdapat beragam pembiayaan dalam pengelolaan sampah. Pertama, ada biaya investasi (tingkat DKI Jakarta investasi nya sekitar Rp. 100-200 juta/ton).  Lalu biaya operasional termasuk di dalam nya biaya pengolahan sampah (tipping fee), biaya menimbang, pemadatan dan penutupan land fill. Idealnya, menurut Dini, pengelolaan sanitary landfill memakan biaya Rp. 250ribu/ton. Di Indonesia, hanya Jakarta yang bersedia membayar mendekati biaya ideal, yaitu Rp. 114 ribu/ton.
4. Paradigma. Terkait paradigma, menurut Dini, yang sulit untuk diberikan pemahaman adalah para pengambil kebijakan, dalam hal ini anggota legislatif. Menurutnya, Pemda sudah mengerti alasan besarnya biaya atau anggaran pengelolaan sampah. Tetapi, pemahaman yang baik justru tidak ada di tingkatan DPRD.
Sebagai contoh, ketika Pemda DKI ingin membangun incinerator di Sunter melalui pendekatanintermediate treatment facility atau pengolahan sampah di dalam kota dengan teknologi tinggi, dengan kapasitas 1000 ton, DPRD Jakarta mempertanyakan rencana tersebut. Pertanyaan DPRD terkait faktor pembiayaan pengelolaan incinerator sejumlah Rp. 400 juta/hari. Pendekatan ini melibatkan biaya tipping fee besar yang belum bisa dipahami oleh anggota legislatif. Karena masih ada perdebatan di level pengambil keputusan, maka program ini masih tertunda.
Hingga saat ini, pengelolaan sampah masih terpusat di Bantar gebang, yang belum menggunakan konsep pengelolaan dengan CDM. Menurut Dini, TPA ini lebih fokus pada bagaimana menglola sampah dengan landfill yang baik. Sehingga, pengolahan sampah di Bantar Gebang tidak mendapatkan insentif dari CDM tetapi mendapatkan tipping fee dari Pemda.
Selain itu, ketentuan tentang berapa % seharusnya anggaran untuk pengelolaan sampah (untuk menimbang, memadatkan dan menutup sampah), sampai sekarang belum jelas. Bahkan menurut Dini, kementrian teknis terkait belum memberikan data detail sampai saat ini. Sedangkan menurutnya, apabila tidak ada anggaran dari PU maka Pemda tidak mempunyai dasar untuk  mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah.
Setelah adanya kesamaan pemahaman antara Pemerintah dan DPRD, maka aspek lain yang diperlukan adalah edukasi ke masyarakat, yang menurutnya justru banyak melakukan terobosan. Seharusnya, inisiatif-inisiatif  dari masyarakat diakui dan disambung oleh pemerintah, tambahnya.
5. Aspek teknologi. Menurut Dini, setiap pilihan teknologi yang digunakan akan menentukan biaya yang dikeluarkan. Terkait pilihan teknologi, Dini mengumpamakan teknologi seperti obat. Apabila diperlukan untuk jangka pendek, maka harus dilakukan. Untuk saat ini, pengelolaan yang terpusat membutuhkan landfill dan menggunakan incinerator. Walaupun banyak efek sampingnya, seperti soal pencemaran udara, menurutnya harus dilakukan.
Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan, menurutnya ke depan perlu mengubah pilihan teknologi secara bertahap. Hal ini sangat terkait dengan pilihan luas cakupan pengolahan sampah. Apabila cakupannya adalah wilayah kota, maka incinerator masih akan mungkin digunakan. Tetapi, apabila pengolahan sampah dilakukan di skala wilayah yang lebih kecil, semisal tingkat kawasan (kelurahan/RW) atau bahkan pengelolaan di tingkat rumah tangga, maka hal ini bisa mengubah pilihan teknologi dan tentunya, jumlah biaya yang dikeluarkan.

Idealnya ke depan, tiap-tiap rumah tangga dapat mengelola sampah yang dihasilkannya. Seperti disebut di atas tentang banyaknya jumlah inisiatif oleh warga, salah satu peserta diskusi menceritakan pengalaman komunitas nya. Ricky Lestari yang mewakili Komunitas Hijau Pondok Indah (KHPI) memaparkan bahwa melalui program Masuk RT (Manajemen Sampah untuk Kawasan Rumah Tangga), KHPI mencoba mengelola sampah di tingkat komunitas. Visi dari program ini adalah zero waste yaitu visi di mana warga Pondok Indah bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dengan cara mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang sampah.
Menurutnya, zero waste akan dicapai dengan pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga, RT, dan RW dan penyaluran sampah ke tempat-tempat tertentu (pabrik daur ulang kertas dan plastik, pabrik daur ulang dan tempat pembuatan kompos). Program tersebut dimulai dengan riset pada tahun 2011 tentang volume dan komposisi sampah. Hasil riset menyebutkan bahwa sebagian besar sampah yang dihasilkan adalah sampah rumah dapur  (53%). Bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Greeneration Indonesia, mahasiswa, CIMB Indonesia, pengembang (Metropolitan Kencana) dan RW 13, KHPI mengaplikasikan program  tersebut di 3 RT di wilayah RW 13.  Selain RW 13, saat ini RW lain di kawasan Pondok Indah juga tertarik dan meminta untuk diadakan program yang sama.

Bicara tentang inisiatif dari masyarakat, menjadi catatan peserta diskusi kemudian bahwa saat ini sudah banyak sekali inisiatif yang coba dimunculkan namun masih kurang difasilitasi oleh pemerintah. Artinya, walaupun beragam komunitas sudah mencoba mengolah sampah, minimal melakukan pemilahan di tingkat rumah tangga, akan menjadi sia-sia apabila beragam inisiatif ini tidak coba diakomodasi di cakupan wilayah yang lebih besar, semisal kawasan seperti Kelurahan, atau bahkan Kotamadya.
Diskusi kemudian mengidentifikasi bahwa selama ini tidak semua warga saling mengetahui adanya inisiatif-inisatiif tersebut, atau bahkan mengetahui bagaimana pengelolaan sampah di Jakarta dilakukan.
Di akhir diskusi, peserta menyepakati bahwa perlu dilakukan pemetaan tentang skema pengelolaan sampah di Jakarta. Untuk memulai usul tersebut, tur sampah kemudian menjadi kesepakatan peserta yang nantinya dapat difasilitasi oleh Rujak Center for Urban Studies (RCUS). Rencananya, tur sampah akan diadakan pada Juli ini dan diharapkan bisa dilanjutkan dengan dihasilkannya produk pemetaan pengelolaan sampah Jakarta.


Jumat, 13 April 2012

Visualusasi Informasi

1. Sebutkan 3 Tujuan visualisasi informasi ?
a. Fokus pada konten
Perbandingan
Integritas
b. Mengeksplor
Menghitung
Menyampaikan
c. Menyediakan tinjauan
Mengakumulasi elemen
Membedakan perjalanan waktu
d. abstrak dari entity
 rekayasa dalam pembuatan gambar
 awal dari peradaban manusia.

2. Apa itu "Visualisasi Informasi ?"
a. rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram atau animasi untuk penampilan suatu informasi.
b. manusia lebih mudah mengingat dan mencerna informasi yang ada melalui gambar/pola tertentu.
c. Mengakumulasi elemen individual ke dalam sebuah unit yang lebih besar untuk menghadirkannya seperti sesuatu yang utuh/lengkap.
d. Memilih item individual atau set yang lebih kecil dari sebuah tampilan untuk sebuah pendapat detail / analisis.
e. Menunjukkan detail dari satu atau lebih daerah di dalam sebuah konteks global yang lebih besar (eg, fisheye).


3. Ada 5 teknik-teknik Visualisasi Informasi, kecuali ?
a. Pengumpulan penjumlahan
b. Overview dan detail
c. Focus + konteks
d. Konteks + detail
e. Drill - up


4. Hirarki (jabatan) sering kali direpresentasikan sebagai pohon. Dimana akarnya berada di ……
a. Dasar
b. Puncak
c. Tanah
d. Bawah
e. Semua jawaban salah


5. Representasi isi ruang dikembangkan oleh ……
a. Mackinlay Shneiderman
b. Johnson
c. Shneiderman dan Johnson
d. Tidak ada yang mengembangkan
e. Alan Dicson




  

Rabu, 19 Oktober 2011

Work Breakdown Structure

                    Pengertian umum untuk Pondasi adalah Struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah, atau bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah yang mempunyai fungsi memikul beban bagian bangunan lainnya di atasnya. Pondasi harus diperhitungkan untuk dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap beratnya sendiri, beban - beban bangunan (beban isi bangunan), gaya-gaya luar seperti: tekanan angin,gempa bumi, dan lain-lain. Disamping itu, tidak boleh terjadi penurunan level melebihi batas yang diijinkan. Agar kegagalan fungsi pondasi dapat dihindari, maka pondasi bangunan harus diletakkan pada lapisan tanah yang cukup keras, padat, dan kuat mendukung beban bangunan tanpa menimbulkan penurunan yang berlebihan. Pondasi merupakan bagian struktur dari bangunan yang sangat penting, karena fungsinya adalah menopang bangunan diatasnya, maka proses pembangunannya harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut: 1. Cukup kuat menahan muatan geser akibat muatan tegak ke bawah.
2. Dapat menyesuaikan pergerakan tanah yang tidak stabil (tanah gerak) 3. Tahan terhadap pengaruh perubahan cuaca 4. Tahan terhadap pengaruh bahan kimia Struktur bawah bangunan pondasi terdiri dari pondasi dan tanah pendukung pondasi. Pondasi berfungsi untuk mendukung seluruh beban bangunan dan meneruskan beban bangunan tersebut kedalam tanah dibawahnya. Suatu sistem pondasi harus dapat menjamin, harus mampu mendukung beban bangunan diatasnya, termasuk gaya-gaya luar seperi gaya angin, gempa, dll. Untuk itu pondasi haruslah kuat, stabil, aman, agar tidak mengalami penurunan, tidak mengalami patah, karena akan sulit untuk memperbaiki suatu sistem pondasi. Akibat penurunan atau patahnya pondasi, maka akan terjadi : 1. Kerusakan pada dinding, retak-retak, miring dan lain –lain 2. Lantai pecah, retak, bergelombang 3. Penurunan atap dan bagian-bagian bangunan lain. Suatu sistem pondasi harus dihitung untuk menjamin keamanan, kestabilan bangunan diatasnya, tidak boleh terjadi penurunan sebagian atau seluruhnya melebihi batas-batas yang diijinkan. Pembuatan pondasi dihitung berdasarkan hal-hal berikut : 1. Berat bangunan yang harus dipikul pondasi berikut beban-beban hidup, mati serta beban-beban lain dan beban- beban yang diakibatkan gaya-gaya eksternal. 2. Jenis tanah dan daya dukung tanah. 3. Bahan pondasi yang tersedia atau mudah diperoleh di tempat. 4. Alat dan tenaga kerja yang tersedia. 5. Lokasi dan lingkungan tempat pekerjaan. 6. Waktu dan biaya pekerjaan. Hal yang juga penting berkaitan dengan pondasi adalah apa yang disebut soil investigation , atau penyelidikan tanah. Pondasi harus diletakkan pada lapisan tanah yang cukup keras dan padat. Untuk mengetahui letak/kedalaman tanah keras dan besar tegangan tanah/ daya dukung tanah, maka perlu diadakan penyelidikan tanah, yaitu dengan cara : a. Pemboran (drilling) : dari lubang hasil pemboran (bore holes), diketahui contoh-contoh lapisan tanah yang kemudian dikirim ke laboraturium mekanika tanah. b. Percobaan penetrasi (penetration test) : yaitu dengan menggunakan alat yang disebut sondir static penetrometer. Ujungnyaberupa conus yang ditekan masuk kedalam tanah, dan secara otomatis dapat dibaca hasil sondir tegangan tanah (kg/cm2).Galian Tanah Galian tanah untuk pondasi dan galian-galian lainnya harus dilakukan menurut ukuran dalam, lebar dan sesuai dengan peil-peil yang tercantum pada gambar. Semua bekas-bekas pondasi bangunan lama dan akar-akar pohon yang terdapat pada bagian pondasi yang akan dilaksanakan harus dibongkar dan dibuang. Bekas-bekas pipa saluran yang tidak dipakai harus disumbat. Apabila pada lokasi yang akan dijadikan bangunan terdapat pipa air, pipa gas, pipa-pipa pembuangan, kabel-kabel listrik, telepon dan sebagainya yang masih dipergunakan, maka secepatnya diberitahukan kepada Konsultan ManajemenKonstruksi atau instansai yang berwenang untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk seperlunya. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan-kerusakan sebagai akibat dari pekerjaan galian tersebut. Apabila ternyata penggalian melebihi kedalaman yang telah ditentukan, maka Kontraktor harus mengisi/ mengurangi daerah tersebut dengan bahan-bahan yang sesuai dengan syarat-syarat pengisian bahan pondasi yang sesuai dengan spesifikasi pondasi. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus menjaga agar lubang-lubang galian pondasi tersebut bebas dari longsoran-longosoran tanah di kiri dan kanannya (bila perlu dilindungi oleh alat-alat penahan tanah) dan bebas dari genangan air (bila perlu dipompa), sehingga pekerjaan pondasi dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan spesifikasi. Pengisian kembali dengan tanah bekas galian, dilakukan selapis demi selapis, sambil disiram air secukupnya dan ditumbuk sampai padat. Pekerjaan pengisian kembali ini hanya boleh dilakukan setelah diadakan pemeriksaan dan mendapat persetujuan Konsultan Manajemen Konstruksi, baik mengenai kedalaman, lapisan tanahnya maupun jenis tanah bekas galian tersebut.Struktur Basement Konstruksi basement sering merupakan solusi yang ekonomis guna mengatasi keterbatasan lahan dalam pembangunan gedung. Tapi sebagai struktur bawah tanah, desain maupun pelaksanaan konstruksi basement perlu dilakukan dengan memperhitungkan banyak hal. Disamping aspek teknis dari basement itu sendiri, tidak kalah pentingnya adalah aspek lingkungannya. Mutu pekerjaan pada konstruksi basement akan sangat mempengaruhi umur dari basement tersebut. Pengendalian terhadap mutu terpadu sangat diperlukan untuk mencapai produk konstruksi mutu tinggi dan dapat diandalkan. Beberapa hal yang berkaitan dengan galian Basement yang perlu diperhatikan adalah beban dan metode galian. Beban tersebut biasanya berupa beban terbagi rata, beban titik, dan beban garis dan beban terbagi rata memanjang. Sedangkan metode galian dimana dibagi menjadi: open cut, cantilever, angker, dan strut. Pemilihan metode galian disesuaikan dengan perencanaan bangunan dan konsdisi di lapangan. Pada metode galian basement ada beberapa factor yang perlu diperhatikan antara lain: jenis tanah, kondisi proyek, muka air tanah, besar tekanan tanah yang bekerja, waktu pelaksanaan, analisa biaya dan sebagainya. Beberapa masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembuatan galian basement, seperti penurunan permukaan tanah disekitar galian yang dapat menyebabkan kerusakan structural pada bangunan dekat galian, fan retaknya saluran dan sarana yang lain. Salah satu penyebabnya adalah penurunan permukaan air tanah disekitar galian akibat pemompaan selama konstruksi. Untuk mencegah masalah yang timbul maka metode pemilihan dewatering sangan menentukan.Sumber: Berbagai Sumberx

Critical Path Method

Pada tahun 1957, DuPont mengembangkan desain suatu metode pengelolaan proyek yang dibuat untuk menghindari efek dari penghentian operasi pabrik untuk perawatan. Berdasarkan dari kompleksitas proses penghentian operasi pabrik tersebut, DuPont mengembangkan CPM untuk penghentian operasi pabriknya. Penggunaan CPM mempunyai keunggulan :
  1. Menampilkan bagan dari proses pelaksanaan proyek.
  2. Memprediksikan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek.
  3. Menampilkan suatu kegiatan dari proyek tersebut yang bersifat kritis dari segi urutan pelaksanaan dan waktu.
CPM merupakan penggambaran dari kegiatan dan peristiwa suatu proyek yang berbentuk diagram. Kegiatan digambarkan sebagai lingkatan dalam sebuah jaringan dan peristiwa ditandai dengan waktu mulai dan berakhirnya peristiwa yang penggambarannya dengan garis dan tanda panah diantara lingkaran-lingkaran. Berikut ini contoh dari diagram jaringan CPM :
Gambar diagram jaringan CPM Sumber : www.netMBA.com
Langkah-langkah dalam penyusunan diagram jaringan CPM
  1. Merinci masing-masing peristiwa dalam pelaksanaan kegiatan suatu proyek.
  2. Menentukan urutan dari masing-masing peristiwa tersebut.
  3. Menggambarkan diagram jaringannya dari urutan peristiwa tersebut.
  4. Memprediksi kebutuhan jangka waktu dari pelaksanaan masing-masing peristiwa.
  5. Identifikasikan jalur kritisnya yaitu dengan mengidentifikasi jalur yang paling panjang dari jaringan tersebut.
  6. Perbaharui diagram CPM tersebut sesuai dengan kemajuan dari pelaksanaan proyek.
1. Merinci masing-masing peristiwa dalam pelaksanaan kegiatan suatu proyek. Berdasar dari WBS, Buatlah daftar peristiwa dari seluruh kegiatan proyek. Daftar tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menambah urutan dan jangka waktu pelaksanaan pada langkah selanjutnya.2. Menentukan urutan dari masing-masing peristiwa tersebut. Beberapa kegiatan tergantung pada penyelesaian peristiwa lainnya. Untuk itu buatlah daftar peristiwa yang menjadi pendahulu dari peristiwa selanjutnya. Hal tersebut untuk membentuk diagram jaringan CPM. 3. Menggambarkan diagram jaringannya dari urutan peristiwa tersebut. Beberapa kegiatan beserta rangkaian urutannya telah ditentukan, maka diagram CPM dapat digambarkan. CPM sebenarnya termasuk kedalam kelompok jaringan activity on node (AON), bukan activity on arrow(AOA), tetapi beberapa pengguna diagram CPM lainnya mengutamakan penentuan dari peristiwa di dalam tanda panah. 4. Memprediksi kebutuhan jangka waktu dari pelaksanaan masing-masing peristiwa. Jangka waktu pelaksanaan dari masing-masing peristiwa, sangat diperlukan dalam penyelesaian peristiwa tersebut, yang diperoleh dari pengalaman pada waktu mengerjakan proyek sebelumnya. CPM adalah model jaringan yang tidak memerlukan variasi waktu dalam pelaksanaan peristiwanya, hanya memunculkan jangka waktu tunggal, dalam artian tidak ada jangka waktu pelaksanaan pesimis atau optimis. 5. Identifikasikan jalur kritisnya yaitu dengan mengidentifikasi jalur yang paling panjang dari jaringan tersebut. Jalur kritis adalah jalur yang paling panjang dari jaringan tersebut. Arti dari jalur kritis adalah peristiwa yang berurutan dan tidak dapat ditunda yang berakibat pada tertundanya penyelesaian proyek. Oleh karena itu penentuan jalur kritis sangat penting. 6. Perbaharui diagram CPM tersebut sesuai dengan kemajuan dari pelaksanaan proyek. Selama proyek berlangsung, peristiwa yang telah dikerjakan akan diketahui dan diagramnya dapat diperbaharui. Jalur kritis yang baru dari proses penyelesaian proyek mungkin akan terbentuk dan struktur dari diagram jaringan CPM akan berubah, sehingga diperlukan penanganan yang cepat dan lebih baik. Sumber : terjemahan www.netMBA.com