Penduduk Jakarta setiap harinya menghasilkan kurang
lebih 6.500 ton sampah,angka tersebut berdasar pada penuturan kepala suku dinas
kebersihan DKI Jakarta Angka tersebut bukanlah jumlah yang kecil. Tidak hanya
itu, saat ini sampah telah menjadi potensi konflik antar warga di
Jakarta. Berawal dari membuang sampah di satu wilayah yang mengakibatkan
keresahan warga kemudian menciptakan pertikaian kecil. Sangat mudah kita
temui disudut-sudut kota Jakarta, sampah yang telah menggunung. Apabila
dulu penumpukan sampah hanya bisa ditemui di wilayah-wilayah tertentu seperti
pemukiman kumuh, saat ini penumpukan sampah amat mudah kita dapatkan terutama
di pinggiran kali, lahan kosong bahkan pinggir jalan di tengah kota sekalipun.
Tentu saja kondisi tersebut menciptakan ketidaknyamanan bagi penduduk yang
tinggal disekitarnya, karena menciptakan bau tidak sedap, dan penyebaran
penyakit pun menjadi semakin cepat. Maka tidak mengherankan apabila
dengan mudah kita temui tulisan yang melarang untuk membuang sampah di
satu wilayah yang dibuat oleh penghuni rumah, komunitas maupun pihak-pihak yang
dirugikan oleh orang-orang yang membuang sampah sembarangan.
Dari 2004 hingga September 2012, kedua tempat
pembuangan sampah tersebut berhasil mencegah pelepasan 352.000 ton gas metana
ke udara dengan mengubahnya menjadi listrik berkapasitas lebih dari 1 juta MW.
Tidak hanya sampah basah, sampah kering juga diolah dalam skala besar, seperti
kaleng-kaleng, kertas, dan metal. Untuk pengolahan sampah kaleng, dari sejumlah
10 ton sampah kaleng yang dihasilkan, 9 ton dapat diolah oleh 14 perusahaan
yang juga berperan sebagai pusat pengumpul. Keberhasilan ini kemudian digadang-gadang
oleh pemerintah Kota Sao Paulo yang dianggap telah berhasil mengolah sampah dan
mengelola kota menjadi lebih bersih dan nyaman.
Lalu, bagaimana dengan
Jakarta? Sebagai megapolitan ternyata Jakarta menghasilkan sampah
melebihi 6000 ton sampah/hari (JBIC SAPROV 2007). Dari jumlah tersebut,
kontributor terbesar adalah sampah rumah tangga (52,97%), kantor (27,35%),
industri (8,97%), sekolah (5,32%), pasar (4%). Menjadi prihatin kemudian,
sebagai kontributor sampah terbesar, 80% sampah rumah tangga di Jakarta tidak
didaur ulang.
Bicara tentang skema Clean Development Mechanism (CDM) , Dini
Trisyanti dari InSWA yang hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut
menjelaskan bahwa Indonesia, termasuk Jakarta, sudah tidak asing dengan skema
ini. Menurutnya, mekanisme CDM (dilahirkan melalui Protokol Kyoto), juga sudah
dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. CDM di sini adalah mekanisme
insentif yang diberikan apabila gas metan dari landfill bisa dimanfaatkan dan
tidak terlepas ke udara.
Sosialisasi di tahun 2005
diikuti oleh pelaksanaan di beberapa daerah seperti Bekasi, Makasar, Palembang,
dan Bali. Pada periode 2010-2011 evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan
skema ini menunjukan bahwa skema ini tidak berhasil di Indonesia.
Menurut Dini, terdapat kesalahan
presepsi para pihak yang menerapkan CDM. Para pihak hanya melihat
sebagian dari keseluruhan proses tentang bagaimana mengubah sampah menjadi
energi, tetapi tidak melihat seluruh konsep pengelolaan sampah. Para pihak
cenderung hanya fokus mengekstrak gas sebanyak mungkin untuk diubah menjadi
listrik dan pada akhirnya mendapatkan dana, bukan fokus membuat landfill yang
bagus. Menurutnya, itu merupakan persepsi keliru yang kemudian menjadi
boomerang. Persepsi ini kemudian mendorong investor untuk mengklaim bahwa
mereka bisa mengolah sampah dan hasilkan listrik di mana si penghasil sampah
tidak perlu membayar apa-apa, dengan asumsi akan dapat menjual listrik itu
kembali. Sehingga, pada akhirnya tidak ada yang jalan.
Salah satu contoh adalah Konsep CDM di Bali pada tahun 2005.
Pihak swasta pengelola menegaskan bahwa biaya operasional/ tipping fee tidak diperlukan.
Namun, pada prakteknya, untuk mendapatkan landfill yang baik sehingga
menghasilkan gas yang banyak, diperlukan penataan yang memakan biaya besar.
Akhirnya proyek menjadi terbengkalai hingga saat ini.
Menurut Dini, yang harus dilihat secara utuh adalah di aspek cleaning service nya karena
masalah sampah didominasi oleh masalah non teknis (80%). Masalah teknis hanya
20%. Menurutnya, kita perlu pahami konsep utuh tentang sampah melalui 5 aspek,
yaitu
1. Aspek hukum. Sejak 2008
melalui UU no 18 tahun 2008 Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tentang
Sampah. Namun peraturan perundang-undangan di bawahnya masih belum terbentuk
seperti PP, Perda bahkan Pergub. Hal ini tentu saja mempersulit
pelaksanaan ketentuan dalam UU.
2. Aspek institusi. Siapa
sebenarnya lembaga yang bertanggung jawab untuk urus sampah? Apakah hanya Dinas
kebersihan?
Menurut Dini harus ada
keterlibatan juga dari institusi lain seperti Kementrian PU, Kementrian
Perhubungan, Kementrian Sosial, Kementrian Tenaga Kerja, Kepolisian, dll
terkait penanganan sampah. Saat ini masing-masing dinas tersebut punya program
sendiri untuk penanganan sampah, tetapi tidak ada sinergi di dalamnya.
3.
Aspek finansial. Aspek ini merupakan aspek yang paling sering disalahartikan.
Menurutnya,waste to energy bisa
menghasilkan uang. Tetapi ketika itu saja yang yang dipahami dari pengelolaan
sampah, maka jadi salah kaprah. Karena ada anggapan mengolah sampah
menghasilkan uang, justru yang mengolah diminta untuk membayar sampah yang
dihasilkan. Seharusnya yang mengolah justru diberikan insentif. Jangan
diartikan bahwa industri barang bekas, waste to energy, bisa menyelesaikan masalah
sampah. Yang juga harus dilihat adalah konsep cleaning servicenya atau operasional pengelolaan
sampah.
“Prinsipnya,
karena kita buang sampah maka kita harus bayar. Yang terjadi, si pengolah
sampah justru harus beli sampah dari si penghasil sampah. Prinsip yang tepat
adalah polluter pays principle”.
- Dini Trisyanti-
Untuk bisa ke tahap warga
membayar biaya pengelolaan sampah di Indonesia, menurutnya, minimal pemerintah
mensubsidi dulu. Apabila pemerintah dapat buktikan mampu kelola sampah, warga
akan mengikuti.
Terdapat
beragam pembiayaan dalam pengelolaan sampah. Pertama, ada biaya investasi
(tingkat DKI Jakarta investasi nya sekitar Rp. 100-200 juta/ton). Lalu
biaya operasional termasuk di dalam nya biaya pengolahan sampah (tipping fee),
biaya menimbang, pemadatan dan penutupan land fill. Idealnya, menurut Dini,
pengelolaan sanitary landfill memakan
biaya Rp. 250ribu/ton. Di Indonesia, hanya Jakarta yang bersedia membayar
mendekati biaya ideal, yaitu Rp. 114 ribu/ton.
4. Paradigma. Terkait
paradigma, menurut Dini, yang sulit untuk diberikan pemahaman adalah para
pengambil kebijakan, dalam hal ini anggota legislatif. Menurutnya, Pemda sudah
mengerti alasan besarnya biaya atau anggaran pengelolaan sampah. Tetapi, pemahaman
yang baik justru tidak ada di tingkatan DPRD.
Sebagai
contoh, ketika Pemda DKI ingin membangun incinerator di Sunter melalui
pendekatanintermediate treatment facility atau
pengolahan sampah di dalam kota dengan teknologi tinggi, dengan kapasitas 1000
ton, DPRD Jakarta mempertanyakan rencana tersebut. Pertanyaan DPRD terkait
faktor pembiayaan pengelolaan incinerator sejumlah Rp. 400 juta/hari.
Pendekatan ini melibatkan biaya tipping fee besar yang belum bisa dipahami oleh
anggota legislatif. Karena masih ada perdebatan di level pengambil keputusan,
maka program ini masih tertunda.
Hingga
saat ini, pengelolaan sampah masih terpusat di Bantar gebang, yang belum
menggunakan konsep pengelolaan dengan CDM. Menurut Dini, TPA ini lebih fokus
pada bagaimana menglola sampah dengan landfill yang baik. Sehingga, pengolahan
sampah di Bantar Gebang tidak mendapatkan insentif dari CDM tetapi mendapatkan tipping fee dari Pemda.
Selain itu, ketentuan tentang
berapa % seharusnya anggaran untuk pengelolaan sampah (untuk menimbang,
memadatkan dan menutup sampah), sampai sekarang belum jelas. Bahkan menurut
Dini, kementrian teknis terkait belum memberikan data detail sampai saat ini.
Sedangkan menurutnya, apabila tidak ada anggaran dari PU maka Pemda tidak
mempunyai dasar untuk mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah.
Setelah adanya kesamaan
pemahaman antara Pemerintah dan DPRD, maka aspek lain yang diperlukan adalah
edukasi ke masyarakat, yang menurutnya justru banyak melakukan terobosan.
Seharusnya, inisiatif-inisiatif dari masyarakat diakui dan disambung oleh
pemerintah, tambahnya.
5. Aspek teknologi. Menurut
Dini, setiap pilihan teknologi yang digunakan akan menentukan biaya yang
dikeluarkan. Terkait pilihan teknologi, Dini mengumpamakan teknologi seperti
obat. Apabila diperlukan untuk jangka pendek, maka harus dilakukan. Untuk saat
ini, pengelolaan yang terpusat membutuhkan landfill dan menggunakan
incinerator. Walaupun banyak efek sampingnya, seperti soal pencemaran udara,
menurutnya harus dilakukan.
Untuk meminimalisir dampak
yang ditimbulkan, menurutnya ke depan perlu mengubah pilihan teknologi secara
bertahap. Hal ini sangat terkait dengan pilihan luas cakupan pengolahan sampah.
Apabila cakupannya adalah wilayah kota, maka incinerator masih akan mungkin
digunakan. Tetapi, apabila pengolahan sampah dilakukan di skala wilayah yang
lebih kecil, semisal tingkat kawasan (kelurahan/RW) atau bahkan pengelolaan di
tingkat rumah tangga, maka hal ini bisa mengubah pilihan teknologi dan
tentunya, jumlah biaya yang dikeluarkan.
Idealnya ke depan, tiap-tiap rumah tangga dapat mengelola
sampah yang dihasilkannya. Seperti disebut di atas tentang banyaknya jumlah
inisiatif oleh warga, salah satu peserta diskusi menceritakan pengalaman
komunitas nya. Ricky Lestari yang mewakili Komunitas Hijau Pondok Indah (KHPI)
memaparkan bahwa melalui program Masuk RT (Manajemen Sampah untuk Kawasan
Rumah Tangga), KHPI mencoba mengelola sampah di tingkat komunitas. Visi dari
program ini adalah zero waste yaitu visi di mana warga Pondok Indah bertanggung
jawab atas sampah yang dihasilkan dengan cara mengurangi, memanfaatkan kembali,
dan mendaur ulang sampah.
Menurutnya, zero waste akan
dicapai dengan pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga, RT, dan RW dan
penyaluran sampah ke tempat-tempat tertentu (pabrik daur ulang kertas dan
plastik, pabrik daur ulang dan tempat pembuatan kompos). Program tersebut
dimulai dengan riset pada tahun 2011 tentang volume dan komposisi sampah. Hasil
riset menyebutkan bahwa sebagian besar sampah yang dihasilkan adalah sampah
rumah dapur (53%). Bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Greeneration
Indonesia, mahasiswa, CIMB Indonesia, pengembang (Metropolitan Kencana) dan RW
13, KHPI mengaplikasikan program tersebut di 3 RT di wilayah RW 13.
Selain RW 13, saat ini RW lain di kawasan Pondok Indah juga tertarik dan
meminta untuk diadakan program yang sama.
Bicara tentang inisiatif dari
masyarakat, menjadi catatan peserta diskusi kemudian bahwa saat ini sudah
banyak sekali inisiatif yang coba dimunculkan namun masih kurang difasilitasi
oleh pemerintah. Artinya, walaupun beragam komunitas sudah mencoba mengolah
sampah, minimal melakukan pemilahan di tingkat rumah tangga, akan menjadi
sia-sia apabila beragam inisiatif ini tidak coba diakomodasi di cakupan wilayah
yang lebih besar, semisal kawasan seperti Kelurahan, atau bahkan Kotamadya.
Diskusi kemudian
mengidentifikasi bahwa selama ini tidak semua warga saling mengetahui adanya
inisiatif-inisatiif tersebut, atau bahkan mengetahui bagaimana pengelolaan
sampah di Jakarta dilakukan.
Di akhir diskusi, peserta
menyepakati bahwa perlu dilakukan pemetaan tentang skema pengelolaan sampah di
Jakarta. Untuk memulai usul tersebut, tur sampah kemudian menjadi kesepakatan
peserta yang nantinya dapat difasilitasi oleh Rujak Center for Urban Studies
(RCUS). Rencananya, tur sampah akan diadakan pada Juli ini dan diharapkan bisa
dilanjutkan dengan dihasilkannya produk pemetaan pengelolaan sampah Jakarta.